KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan berbagai pihak untuk melakukan audit pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara berkala.
Audit berkala ditujukan untuk mengawasi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin guna memastikan tidak terjadi penyimpangan pada ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan jenis vaksin yang didistribusikan.
Budi menerangkan, pelaksanaan audit akan dibantu BPKP. Serta pada level Provinsi/Kabupaten/Kota akan dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga TNI/Polri agar pemerintah pusat bisa memonitor secara dini pergerakan stok vaskin, penggunaan vaksin, dan sisa vaksin di masing-masing Kabupaten/Kota.
“Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kami tindaklanjuti dan intervensi bisa dilakukan segera,” tutur Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dikutip dalam website Kementerian Kesehatan, Selasa (10/8).
Kementerian Kesehatan juga telah menyediakan aplikasi SMILE (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik), yakni platform yang memuat data seputar distribusi vaksin dan lokasi penyimpanannya mulai dari tingkat provinsi hingga Puskesmas. Platform ini untuk memastikan data pusat dan daerah sama sekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin Covid-19.
Baca Juga: Catat! Vaksinasi gotong royong berbayar untuk individu resmi dihapus
Budi menghimbau pemerintah daerah dan Dinkes Provinsi maupun Kabupaten/Kota bisa memanfaatkan platform tersebut dengan melakukan update secara berkala mengenai ketersediaan stok vaksin didaerahnya. Nantinya data tersebut bisa dipakai sebagai dasar bagi pemerintah untuk menetapkan alokasi vaksin ke daerah tersebut.
“Data ini kami mohon untuk diupdate secara rutin oleh seluruh pemerintah daerah, kalau ada perbedaan harus segera di rekonsiliasikan. Karena nanti akan terlihat stok mana yang masih tinggi di satu provinsi, dan kalau masih tinggi kami tidak akan kirim sampai stok itu bisa dihabiskan, sebelum kami kirim batch selanjutnya. Oleh karenanya kecepatan dan konsistensi pengisian data sangat penting agar datanya sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan,” imbuhnya.
Pihaknya berharap dengan didukung ketersediaan vaksin Covid-19 yang aman, distribusi yang lancar serta kolaborasi erat dari Pemda, Dinkes dan TNI/Polri dalam mendukung pelaksanaan vaksinasi, diharapkan target harian vaksinasi bisa terus ditingkatkan untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok.
Pemerintah telah mengamankan stok vaksin Covid-19 sebanyak 428 juta dosis untuk 208 juta target vaksinasi yang akan datang secara bertahap. Stok vaksin tersebut akan diprioritaskan ke daerah-daerah yang tingkat penularan dan kasus kematiannya tinggi.
Hal ini untuk mengurangi tingkat keparahan dan kematian pasien akibat infeksi Covid-19. Dengan demikian, beban perawatan pasien di RS pun semakin berkurang.
“Penetapan alokasi vaksin berdasarkan prioritas nasional yang diarahkan Presiden. Vaksin ini nantinya akan kita distribusikan ke Provinsi lalu diteruskan ke Kabupaten/Kota, jadi kabupaten/kota bisa melihat berapa jatah yang dialokasikan kepada mereka,” ujarnya.
Untuk mempercepat laju penyuntikan vaksin, pemerintah menargetkan 2 juta suntikan per hari. Distribusi dan pelaksanaan vaksinasi akan dibebankan kepada pemerintah daerah dengan target 1,2 juta perhari, Polri 600.000 perhari, TNI 500.000 perhari dan 2,5 juta/hari oleh BKKBN. Adapun pembagian alokasi vaksin sebesar 80% untuk daerah dan 20% stok pusat.
“Diharapkan ada koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, TNI, Polri dan nantinya kalau ada kebutuhan dengan BKKBN didaerah tersebut. Koordinasi ini penting untuk menentukan prioritas dosis 1 dan 2 serta alokasi dari vaksinatornya,” terang Budi.
